DALAM berbagai acara, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo selalu mengingatkan dampak kemajuan dan pembangunan harus dirasakan masyarakat, terutama generasi muda. "Jangan sampai anak Lampung cuma jadi penonton," kata Ridho.
Di forum terhormat Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Ke-55 Provinsi Lampung bertema "Lam- pung Maju untuk Indonesia", pada 18 Maret 2019, Ridho kembali mengingatkan hal itu. Gubernur Ridho mengatakan di hari jadi ke-55, Lampung semakin maju dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.
"Tentunya berbagai upaya pembangunan dalam memajukan dan menyejahterakan Provinsi Lam- pung diharapkan mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat Lampung. Apa yang kita siapkan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh anak-anak Lampung dan generasi Lampung ke depan," kata Ridho.
Memasuki usia 55 tahun, Provinsi Lampung memang mencatat berbagai indikator kemajuan. Di antaranya, peningkatan daya saing dari peringkat 25 di 2014 menjadi peringkat 11 di 2018, pertum- buhan ekonomi Lampung tumbuh 5,25% berada di atas rata-rata nasional sebesar 5.17%.
Keberhasilan pembangunan di bidang pertanian ditandai dengan naiknya nilai tukar petani (NTP) Lampung yaitu sebesar 104,21 menjadi 105,86 di 2018. Kemudian, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara siginifikan dari 14,21% di 2014 menjadi 13,01% di 2018 dan terus berusaha menu- runkan persentase kemiskinan menjadi di bawah satu digit atau di bawah 10%.
Tidak ada cara lain yang ditempuh agar generasi Lampung tak jadi penonton, kecuali menggenjot mutu sumber daya manusia (SDM), sejak dini. Terlebih, sejak kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung per 1 Janu- ari 2017, Gubernur Ridho bertekad memprioritaskan pembenahan tenaga pengajar, gedung, dan sarana bela- jar agar standarnya tidak jomplang di tiap kabupaten.
Langkah awal yang ditempuh Gubernur Ridho yakni dengan mengirim para guru muda ke berbagai pelosok Lampung lewat program Lampung Mengajar sejak 3 Mei 2017. Program unggulan Gubernur Lampung ini untuk mengatasi kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar, dan terisolasi (ST). Peserta Lampung Mengajar adalah para sarjana pendidikan yang kompeten dari seluruh perguruan tinggi. Mereka diseleksi secara transparan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Uni- versitas Lampung.
"Lampung Mengajar diharapkan dapat memberikan pendidikan yang layak dan terbaik kepada seluruh anak- anak di pelosok Lampung. Supaya semua anak Lampung memiliki kualitas yang sama, sehingga tidak tertinggal dengan anak Indonesia lainnya," kata Gubernur Ridho Ficardo, ketika melepas 120 peserta Lampung Mengajar, di Hotel Kurnia 2, Bandar Lampung, 3 Mei 2017.
Para guru muda tersebut ditebar ke berbagai sekolah di wilayah ST di 10 kabupaten seperti Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Mesuji, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Tulangbawang. Program ini kem- bali dilanjutkan pada 2019 dengan merekrut 120 tenaga pengajar.
Selain program unggulan itu, secara ber- tahap Pemprov Lampung membenahi SMA/ SMK agar terstandar dan tidak jomplang antarkabupaten. Salah satunya, membuka 29 kelas baru pada tahun pelajaran 2018/2019 di tujuh kabupaten. Kelas baru tersebut ditarget kan mampu menampung tambahan 1.044 siswa baru dengan ketentuan masing-masing kelas menerima maksimal 36 siswa.
Ketujuh sekolah negeri itu dua berlokasi di Kabupaten Lampung Utara, yakni SMAN 1 Hulusungkai dan SMAN 1 Bungamayang; di Way Kanan yakni SMAN 1 Gedungharapan; SMAN 1 Way Seputih, Lampung Tengah; SMAN + Tumijajar, Tulangbawang Barat; dan SMAN 1 Tanjungsari, Lampung Selatan. Sementara satu sekolah swasta dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke Pemerintah Pusat yakni SMA Muhammadiyah 1 Boarding School, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mem- bangun enam kelas SMK Negeri Pertanian Sekampung, Lampung Timur, bersumber APBD 2017. Menurut Ridho Ficardo proses pembangunan tujuh unit sekolah baru (USB) tersebut untuk penambahan siswa baru itu membuat makin banyak siswa SMA/SMK yang diterima di sekolah negeri dan mendapat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Jangan sampai ada siswa di pelosok Lampung putus sekolah karena sulit untuk menjangkau SMA dan SMK negeri. Pemprov Lampung membangun sekolah baru agar siswa tak harus jauh ke pusat-pusat kota," kata Gubernur Ridho, Rabu (4/10/2017).
Berdasarkan hasil pendataan, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya kurang baik dibandingkan daerah lain, yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang- bawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. Menurut Gubernur, peningkatan mutu lulusan SMA dan SMK harus dimulai dari pembe- nahan sarana belajar dan pemerataan guru. "Penambahan kelas baru ini agar guru tidak menumpuk di perkotaan. Sedangkan upaya pemenuhan guru, selain dengan guru yang ada, juga lewat program Lampung Mengajar," kata Ridho.
Penambahan kelas ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar, sebenarnya dimulai sejak tahun pelajaran 2017/2018. Penambahan itu di- lakukan di SMAN 1 Tanjungsari, Lampung Selatan, sebanyak 37 siswa dan SMAN 1 Gedongharapan, Way Kanan, sebanyak 28 siswa. Penambahan ini membuat Lampung memiliki 333 sekolah negeri, terdiri dari 101 SMK negeri dan 232 SMA negeri. Penambahan ini merupakan upaya menyuk- seskan wajib belajar 12 tahun dan menu- runkan angka putus sekolah. "Kita terus berupaya meningkatkan indeks pembang- unan manusia Provinsi Lampung," kata Sulpakar.
Gubernur Ridho Ficardo menjadikan periode 2017-2018 sebagai tahun peningkatan mutu SMA dan SMK. Caranya, dengan mem- perpendek rentang kendali dalam melayani 462 SMA dan 410 SMK di seluruh Lampung, lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). "Rentang kendali pembinaan SMA dan SMK sangat jauh jika semuanya harus ke Dinas Pendidikan Provinsi. Harus dibuat tero- bosan agar peningkatan mutu proses belajar mengajar tidak jauh antara SMA/SMK di kota dan pelosok. Ini tantangan terberat, karena disparitasnya cukup jauh," kata Gubernur Ridho di Bandar Lampung, Senin (4/9/2017).
Kini, pembinaan SMA dan SMK didele- gasikan ke lima UPTD yakni Wilayah I meliputi Lampung Selatan, Bandar Lam- pung, dan Pesawaran. Wilayah II (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur), Wilayah III (Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat), Wilayah IV (Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan), dan Wilayah V (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji). Para kepala UPTD ini dilantik pada 11 Agustus 2017, dengan tugas membina guru dan meningkat- kan mutu proses belajar-mengajar.
Gubernur Ridho mengakui tantangan terberat yakni belum meratanya jumlah guru. Bahkan, ada sekolah yang cuma satu bersta- tus pegawai negeri sipil (PNS) yakni kepala sekolahnya. (*)
(Tulisan ini merupakan bagian dari buku Lompatan Besar Ridho Ficardo Untuk Lampung)